CIREBONPEDIA

Privatisasi Sejarah “Kesultanan di Cirebon dan Misteri Tatanan Kelungguhan”

Sumber foto : Google Image

Polemik mengenai munculnya seseorang yang mengaku sebagai raja baru di tanah Cirebon dalam beberapa tahun ini akhirnya berakhir hari minggu (7/5) kemarin. Raja dari kerajaan yang dinamainya sebagai Kerajaan Caruban Nagari itu akhirnya bersedia untuk melepaskan pelbagai atribut ala keraton yang terpampang di depan rumahnya, setelah ia tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat terkait legalitas dirinya sebagai seorang raja di depan utusan pihak Kesultanan Cirebon, perangkat desa Wargabinangun, dan jajaran Muspika Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon.

Berita mengenai berakhirnya sepak terjang raja yang mengaku sebagai pemilik trah murni Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran ini sontak menjadi perbincangan hangat di wilayah Cirebon, karena dirinya memang sempat terkenal beberapa tahun yang lalu ketika melayangkan pernyataan yang mengungkapkan bahwa penguasa di keraton-keraton Cirebon bukanlah anak cucu asli Sunan Gunung Jati melainkan keturunan dan kaki tangan pihak pemerintah kolonial Belanda. Bahkan, sangkaannya itu telah dituangkan menjadi sebuah buku yang berlabelkan sejarah dengan judul “Sejarah Kerajaan Caruban Nagari dan Pesantren di Cirebon.”

Buku ini sangat menantang untuk dikaji. Selain karena memberi ruang diskusi yang benar-benar baru dalam memperbincangkan perjalanan panjang Kesultanan Cirebon, juga sangat bersifat optimistis karena karya ini dianggap penulisnya sebagai sebuah kajian akademis.

 

Privatisasi Sejarah

Sejarah merupakan kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lalu dan turut melibatkan peran serta manusia di dalamnya. Sejumlah kejadian yang kemudian dianggap penting dan memiliki signifikansi bagi kehidupan manusia disebut sebagai peristiwa sejarah. Karena sejarah melibatkan semua individu manusia, tidak mengherankan apabila kemudian ada istilah berbunyi, “setiap orang (manusia) memiliki sejarahnya masing-masing.” Meski demikian, terdapat sejarah individu yang bersifat individual dan dijalani oleh masing-masing pihak secara mandiri, dan ada pula sejarah yang bersifat kolektif karena berhubungan dengan banyak orang.

Cerita sejarah pribadi setiap orang berjalan sendiri-sendiri sehingga yang tahu persis kebenaran dari untaian peristiwa yang dijalaninya tersebut adalah diri orang itu sendiri. Kondisi itu tentunya membuat setiap orang bebas untuk menuliskan narasi sejarah pribadinya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana apabila narasi historis yang hendak dituliskan itu adalah sejarah kolektif yang bersifat komunal, dimiliki oleh orang banyak dan tidak hanya bersifat individual semata? Upaya penulisan sejarah yang demikian itu tentu bisa saja dilakukan, asal adanya kesesuaian dengan pemahaman umum dan memori kolektif masyarakat. Juga, disertai dengan dasar sumber data sejarah (historical sources) yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Singkatnya, pembuatan tulisan itu mesti dibarengi dengan pengetahuan ilmiah yang berdasarkan kepada teori dan metodologi ilmu sejarah.

Namun, yang menjadi masalah adalah apabila narasi yang diguar itu sangat jauh berbeda atau bahkan saling berlawanan dengan narasi besar yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Hal itu pasti akan menimbulkan miskonsepsi yang sangat mendasar terhadap pengetahuan sejarah khalayak umum. Kegiatan penulisan sejarah yang tidak mengindahkan sumber-sumber lain yang (justeru bisa saja lebih) relevan tersebut merupakan upaya privatisasi sejarah, yaitu kegiatan penulisan sejarah yang seharusnya milik khalayak luas namun dianggap seolah-olah hanya menjadi milik penulisnya pribadi. Hasil dari privatisasi sejarah, bukan hanya menyebarnya kesalahpahaman saja, akan tetapi juga menimbulkan resistensi dimana-mana, khususnya yang berasal dari pelbagai pihak yang merasa bahwa sejarah yang telah dituliskan itu telah menyimpang jauh dari apa yang mereka ketahui dan dalami.

Kecenderungan upaya untuk melakukan privatisasi sejarah ini jelas terlihat dalam karya tulis yang dibuat oleh Raja Caruban Nagari. Dengan narasi sejarah rekaannya itu, sang raja menghubungkan silsilahnya kepada tokoh-tokoh bangsawan kuno tanah Cirebon dan Sunda. Secara lantang ia juga menolak kekuasaan para Sultan Cirebon saat ini dan menyatakan bahwa dirinya adalah penguasa Cirebon yang sah. Inti dari tulisannya tersebut, ia mengklaim sejarah umum yang berkembang di masyarakat luas sebagai sejarah yang salah dan sejarah yang dituliskannya itu lah sejarah yang sebenarnya.

Dalam perkembangannya, sang raja tidak dapat membuktikan kebenaran silsilahnya secara gamblang. Ia hanya mengungkapkan klaim genealogisnya tersebut atas dasar “menurut riwayat” dan “katanya”, tidak ada bukti otentik berupa catatan atau naskah khusus yang memang mendukung pernyataannya. Keunikan lainnya, buku sejarah yang dituliskannya itu ternyata banyak mengutip karya-karya sejarah yang berasal dari kajian terhadap ketiga keraton Cirebon, yang justeru ia katakan sebagai istana-istana yang palsu. Ia sama sekali tidak menyebutkan sumber sejarah yang mengkaji secara khusus Kerajaan Caruban Nagari.

Kaidah Penulisan Sejarah

Penulisan sejarah tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan serampangan, proses yang dalam ilmu sejarah disebut sebagai historiografi itu mesti dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang telah digariskan oleh para ahli sejarah. Prosedur yang telah ditentukan oleh para akademisi itu merupakan cara yang terbaik mengingat eksistensi prosesi itu bertujuan untuk menemukan suatu kisah yang utuh dan bersifat non-subjektif atau lepas dari keberpihakan. Langkah-langkah sistematis nan strategis yang telah dikemukakan secara luas sebagai kaidah ilmiah penulisan sejarah itu dikenal sebagai metode sejarah, yang meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penulisan sejarah (historiografi) merupakan langkah final dari prosesi panjang metode sejarah tersebut.

Tahapan-tahapan itu diperlukan agar kejadian-kejadian masa lalu yang direkonstruksi bisa terurai dalam bentuk tulisan sejarah yang objektif dan sistematik, sehingga kemudian narasi sejarah yang dibuat dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Ketika seluruh langkah-langkah dalam penyusunan sejarah itu berhasil diusahakan maka kajian yang dihasilkannya dapat diakui sebagai suatu karya sejarah yang ilmiah.

Untuk buku “Sejarah Kerajaan Caruban Nagari dan Pesantren di Cirebon” yang ditulis Raja Caruban Nagari, belum bisa dikatakan sebagai sebuah karya akademis. Tidak hanya masalah heeuristiknya saja yang banyak dipertanyakan, tetapi kritik atas sumber pun seolah tidak dilakukan sama sekali. Dengan daftar acuan yang hanya berjumlah beberapa buku saja, tentunya kajian sejarah bisa dikatakan sangat berkerangka sempit dan tidak memiliki jangkauan kajian yang luas. Penekanan metode sejarah yang bisa ditujukan terhadap jejak atau sumber data sejarah, dan juga terhadap analisis, serta evaluasi atau pengujian kritis atas pelbagai sumber yang ada, juga tidak nampak dalam buku tersebut. Kajian mendalam dengan pendekatan multidimensional mesti dilakukan terlebih dahulu jika buku itu benar-benar ingin dianggap ilmiah.

Revisi atau perbaikan secara mendasar perlu diupayakan terhadap buku tersebut, dengan dibarengi informasi mengenai kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Hal itu menjadi penting mengingat buku itu telah menyebar kemana-mana, dan konon menjangkau banyak kalangan. Jika hal ini tidak dipedulikan dan justeru dibiarkan begitu saja, maka yang terjadi bukan hanya menyebarnya pemalsuan sejarah, namun menyebarnya pembodohan sejarah.

Penulis:

Tendi

Pengurus PUI Cabang Bongas, Indramayu

Alumni ILC Programme, Victoria University of Wellington, New Zealand.

Telah diterbitkan di harian Radar Cirebon

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

KILASCIREBON adalah Media berita informasi CIMAYUMANJAKUNING dan tergabung dengan Liputan Media Nusantara.

Copyright © 2017 KILASCIREBON.COM - All Right Reserved.

To Top